Aria Bima Soroti Merit ASN dan Wacana Netralitas Linmas di Solo
Solo, SoloTimes.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti pentingnya penguatan sistem merit dalam manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN), khususnya yang berbasis data daerah. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja di Pemkot Surakarta, Senin (4/5/2026).
Menurut Aria Bima, integrasi data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di daerah menjadi kunci dalam membangun sistem big data nasional. Ia menilai, pendekatan meritokrasi berbasis kinerja daerah masih relevan karena mampu mencerminkan kompetensi riil ASN.
“Basis kompetensi talenta ASN sebaiknya tetap bertumpu pada data daerah. Karena dari situ bisa terlihat indikator kinerja yang lebih konkret,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa wacana meritokrasi nasional masih memungkinkan diterapkan untuk jabatan tertentu, seperti inspektur jenderal (Irjen). Namun, untuk jabatan eselon II, sistem berbasis daerah dinilai lebih efektif dalam mengukur kelayakan promosi pejabat.
Dalam kesempatan tersebut, Aria Bima turut menyoroti inovasi sistem penilaian kinerja ASN di Surakarta yang sudah menggunakan basis harian. Menurutnya, sistem ini lebih progresif dibandingkan pendekatan nasional yang masih berbasis bulanan.
“Solo sudah lebih dulu menerapkan pengukuran harian. Ini justru lebih kompetitif dalam mendorong produktivitas ASN,” katanya.
Ia membuka kemungkinan sistem tersebut menjadi percontohan nasional, termasuk dalam penguatan digitalisasi layanan seperti Dukcapil.
Selain itu, Aria Bima juga menyinggung persoalan belanja pegawai yang disebut mencapai 36 persen, namun di lapangan masih terjadi kekurangan tenaga, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Ia menegaskan, kedua sektor tersebut tidak boleh terdampak efisiensi anggaran.
“Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tidak ada kompromi. Tidak boleh ada pengurangan tenaga, baik ASN maupun non-ASN,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menanggapi wacana penghapusan larangan berpolitik bagi sejumlah elemen masyarakat seperti Linmas, pegawai BLUD, hingga komunitas tertentu. Menurutnya, kondisi politik saat ini sudah jauh lebih matang dibanding era sebelumnya.
“Sekarang masyarakat sudah lebih dewasa dalam berpolitik. Tidak lagi ekstrem dalam berafiliasi dengan partai,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya menjaga netralitas bagi pihak-pihak yang berada di posisi pelayanan publik. Ia juga menilai pengawasan publik saat ini sudah sangat terbuka, sehingga potensi pelanggaran dapat langsung terkontrol.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda reses untuk menyerap aspirasi daerah, khususnya terkait rencana perubahan Undang-Undang ASN dan administrasi kependudukan.