BGN Suspend 8 Dapur MBG di Solo, Respati Desak Pengelola Penuhi Standar

Surakarta, SoloTimes.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Solo sempat terganggu setelah delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penutupan sementara itu dilakukan karena sejumlah dapur dinilai belum memenuhi persyaratan operasional, terutama terkait higienitas dan perizinan lingkungan.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, meminta seluruh pengelola SPPG segera menuntaskan komitmen yang telah disepakati agar pelayanan MBG dapat kembali berjalan optimal.

“Kemarin dari Satgas sudah menyampaikan ada delapan yang disuspend. Kami minta untuk memenuhi izin-izinnya, terutama terkait lingkungan dan higienitas dapur. Ketika sudah berjalan dengan baik, nanti akan kami buka kembali,” kata Respati, Senin (8/6/2026).

Menurut Respati, penghentian operasional tersebut merupakan langkah untuk memastikan kualitas layanan MBG tetap terjaga. Ia menegaskan aspek kebersihan dan keamanan pangan tidak boleh diabaikan karena program tersebut menyasar ribuan pelajar di Kota Solo.

Dari delapan SPPG yang sempat dihentikan operasionalnya, empat dapur kini telah kembali beroperasi. Sementara empat lainnya masih menjalani proses perbaikan dan pemenuhan persyaratan sebelum mendapatkan izin untuk melayani penerima manfaat.

“Hari ini sudah ada empat yang beroperasi dan empat lainnya sedang berproses. Kami menyerahkan komitmen kepada SPPG agar pelayanan bisa berjalan semakin baik ke depannya,” ujarnya.

Respati mengakui penutupan sementara sejumlah dapur MBG berdampak pada sekolah-sekolah yang telah menunggu pelaksanaan program tersebut. Karena itu, ia meminta pengelola mempercepat pemenuhan standar yang ditetapkan tanpa mengabaikan kualitas layanan.

“Karena ini sudah dinanti-nanti masyarakat dan sekolah-sekolah, saya harapkan ada percepatan untuk pemenuhan komitmen. Tapi yang utama adalah higienitas dulu, izin lingkungan dulu dibenahi, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa betul-betul dirasakan,” jelasnya.

Terkait adanya informasi sejumlah SPPG menghadapi kendala pendanaan, Respati menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan BGN karena pembiayaan program MBG tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia mengaku terus berkoordinasi dengan BGN untuk memantau perkembangan program MBG di Solo sekaligus menyampaikan berbagai masukan dari daerah.

“Pendanaan kami serahkan ke BGN. Alhamdulillah hari ini saya intens berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional untuk meng-update perkembangan MBG di Kota Solo dan memberikan masukan,” katanya.

Respati berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan BGN semakin intens sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera diselesaikan. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan.

“Fokus kami bukan sekadar kuantitas. Yang paling penting kualitas layanan terpenuhi sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (RYP)