Baliho Fadli Zon hingga Gusti Moeng Muncul di Gladag, Sinyal Baru Arah Keraton Solo?

Surakarta, SoloTimes.id – Baliho raksasa bertuliskan “Karaton Surakarta Wajib Dilestarikan” yang terpasang di kawasan Gapura Gladag, Solo, memicu perhatian publik di tengah masih berlangsungnya polemik dualisme kepemimpinan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Baliho tersebut menampilkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, serta GKR Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng. Kemunculannya memunculkan berbagai tafsir, terutama karena terjadi di tengah sengketa suksesi yang belum menemukan titik akhir.

Menantu PB XII, KPH Eddy Wirabhumi, menegaskan pemasangan baliho tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan internal keraton. Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan justru lebih besar, yakni menghubungkan kembali Keraton Surakarta dengan negara melalui pemerintah.

“Ini adalah menyambungkan hubungan keraton dengan negara, keraton dengan pemerintah. Memang dimulai dari Kementerian Kebudayaan, tetapi jangan lupa bahwa di antara elemen-elemen penting pertahanan negara, pertahanan budaya justru menempati posisi yang sangat penting,” ujar Wirabhumi, Senin (8/6/2026).

Ia menilai kekuatan Indonesia sebagai bangsa terletak pada keberagaman budaya yang dimiliki. Karena itu, keberadaan Keraton Surakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan harus mendapat perhatian dan dukungan negara.

Menurut Wirabhumi, yang terpenting bukanlah siapa saja yang terpampang dalam baliho tersebut, melainkan pesan yang dibawanya mengenai pelestarian Keraton Surakarta sebagai warisan budaya nasional.

“Yang lebih penting dari sekadar pemasangan baliho adalah pesan dan tujuan yang hendak dicapai, yakni penguatan peran Karaton sebagai pusat budaya nasional,” tegasnya.

Ia juga menyebut komunikasi yang mulai terjalin kembali antara keraton dan pemerintah telah menghasilkan langkah nyata. Salah satunya adalah program revitalisasi kawasan keraton yang saat ini tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga penguatan aspek nonfisik dan kebudayaan.

“Terbukti begitu tersambung langsung masuk revitalisasi. Dari revitalisasi fisik sekarang sudah menuju revitalisasi nonfisik,” katanya.

Wirabhumi mengingatkan agar berbagai perbedaan pandangan tidak menjadi penghambat upaya besar yang sedang dilakukan untuk memperkuat posisi Keraton Surakarta sebagai pusat kebudayaan.

“Perjuangan ini sudah sejak tahun 1946. Sekarang tahun 2026, artinya sudah sekitar 80 tahun. Kalau kemudian ini menjadi titik awal tersambungnya kembali Karaton dengan negara, tentu harus kita syukuri bersama,” ungkapnya.

Ia pun berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan pelestarian budaya di atas konflik yang masih terjadi di internal keraton.

“Jangan sampai persoalan-persoalan kecil menjadi penghambat tersambungnya Karaton dengan negara. Yang terpenting adalah bagaimana pusat budaya seperti Karaton Surakarta dapat terus dilestarikan dan diperkuat untuk kepentingan bangsa,” pungkasnya.

Seperti diketahui, polemik kepemimpinan Keraton Surakarta terus bergulir sejak wafatnya PB XIII pada November 2024. Dua putranya, yakni KGPH Purboyo yang mengklaim sebagai putra mahkota dan KGPH Hangabehi sebagai putra tertua, sama-sama menyatakan diri sebagai pewaris takhta yang sah.

Di tengah situasi tersebut, kemunculan baliho di Gladag dinilai menjadi simbol semakin eratnya hubungan antara kelompok yang dipimpin Panembahan Agung dengan pemerintah pusat. Sementara itu, kubu KGPH Purboyo diketahui selama ini tidak sejalan dengan sejumlah tokoh yang terpampang dalam baliho tersebut dan tidak pernah menghadiri sejumlah pertemuan keluarga keraton yang difasilitasi Kementerian Kebudayaan. (RYP)