BSKDN dan Komisi II DPR Evaluasi Pelaksanaan Program Presiden di Daerah

Surakarta, SoloTimes.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II DPR RI menggelar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden di Solo, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diikuti 239 peserta dari enam provinsi dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota.

Berbagai program strategis nasional menjadi fokus pembahasan, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penurunan stunting, swasembada pangan, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, hingga Koperasi Merah Putih.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pemerintah pusat.

“Khususnya dinas-dinas yang ada di masing-masing pemda. Jangan sampai kebijakan hanya narasi subjektivitas pusat dan tidak ada konvergensi dengan daerah,” katanya.

Menurut Aria, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di berbagai daerah.

“Bagaimana sebenarnya dua tahun pemerintahan Pak Prabowo mengkonstruksikan kebijakan di daerah itu, seperti apa dalam konteks bukan hanya kebijakan dan program tapi juga pelaksanaan program itu sendiri,” ujarnya.

BSKDN menilai monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan program prioritas nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjalankan berbagai program strategis nasional. (RYP)