Pemkot Solo Turun Tangan, Dua Kubu Keraton Akhirnya Duduk Satu Meja Jelang Kirab 1 Suro
Surakarta, SoloTimes – Menjelang pelaksanaan Kirab Pusaka Malam 1 Suro, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mempertemukan seluruh pihak yang terlibat dalam polemik internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pertemuan yang digelar di Balai Kota Solo, Senin (15/6/2026), menjadi upaya pemerintah untuk memastikan rangkaian tradisi tahunan tersebut berjalan aman dan kondusif.
KGPH Panembahan Agung Tedjowulan menjadi tokoh pertama yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia langsung menuju Ruang Natapraja setelah tiba di Balai Kota dan disambut jajaran Pemkot Solo. Tak berselang lama, rombongan kubu Paku Buwono XIV Purbaya datang dengan sejumlah anggota keluarga besar keraton, termasuk para putra-putri PB XII dan PB XIII.
Meski berada dalam satu forum, suasana awal pertemuan terlihat cukup kaku. Tidak tampak interaksi maupun sapaan antara Tedjowulan dan rombongan kubu PB XIV Purbaya saat memasuki ruang rapat. Hanya kuasa hukum kubu PB XIV Purbaya, KPAA Ferry Firman Nurwahyu, yang terlihat menyapa Tedjowulan sebelum seluruh peserta menempati kursi yang telah disediakan.
Sementara itu, kubu PB XIV Mangkubumi yang diwakili Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta, GRAy Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng, datang bersama KPH Eddy Wirabhumi dan sejumlah kerabat keraton lainnya. Mereka sempat diarahkan ke ruang berbeda sebelum mengikuti agenda koordinasi dengan pemerintah kota.
Gusti Moeng mengatakan kehadirannya merupakan tindak lanjut dari permintaan pertemuan yang sebelumnya sempat tertunda.
“Nggih, rapat. Memang sesuai dengan permintaan kami, rapat yang hari Rabu, Rabu yang lalu. Gitu,” kata Gusti Moeng.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu turut dihadiri unsur Forkopimda, aparat keamanan, dan perwakilan Pemkot Solo. Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Murtono, menyebut agenda utama rapat adalah menyamakan persepsi terkait pelaksanaan kegiatan adat yang akan digelar dalam waktu bersamaan.
“Intinya kan kita sudah menyampaikan kepada pihak keluarga besar Keraton Kasunanan, bahwa Pemkot sama dengan seluruh aparat keamanan, TNI, Polri tadi, terus juga ada Forkopimda yang lain, kita mendukung kegiatan itu agar bisa berjalan dengan baik dan lancar, agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tadi kan dari semua pihak yang ada di Keraton kan memaparkan ya, menyampaikan rencananya seperti ini, rencananya seperti ini. Nah, kita mensinkronkan itu aja,” ujarnya.
Menurut Budi, pemerintah tidak berupaya menyatukan seluruh kegiatan menjadi satu agenda bersama. Fokus utama yang dibangun adalah menciptakan koordinasi agar setiap kegiatan dapat berlangsung tanpa menimbulkan gangguan satu sama lain.
“Oh, mungkin tidak menjadi satu, tapi pelaksanaannya agar biar berjalan dengan baik, bisa saling ada pemahaman dan saling bisa memberi ruang untuk pelaksanaan kegiatan di sana. Semakin kerja sama seperti itu,” jelasnya.
Ia mengungkapkan terdapat kesepahaman bahwa salah satu pihak akan lebih dahulu melaksanakan kirab, sementara pihak lain akan menyesuaikan waktu pelaksanaan agar tidak terjadi benturan di lapangan.
“Hampir sama, hampir sama. Cuma tadi intinya ada, ada pemahaman bahwa ketika ada satu yang sudah duluan, nanti yang satu akan mau mengalah di belakang, seperti itu tadi,” katanya.
Namun, Budi menolak mengungkap pihak mana yang akan memulai kirab lebih dahulu.
“Nggak bisa ya (spil yang mana lebih dulu). Nanti saya tak lapor Pak Wali dulu hasil hari ini ya,” ucapnya.
Dari kubu PB XIV Purbaya, KPAA Ferry Firman Nurwahyu memastikan tradisi Kirab Malam 1 Suro tetap akan berlangsung. Ia juga menepis anggapan bahwa akan ada kirab yang dilakukan secara terpisah.
“Iya tetap digelar. (Kirab sendiri-sendiri?) Nggak. Di mana ada sendiri-sendiri, Rajanya kan cuma satu,” katanya.
Ferry juga menegaskan bahwa suksesi Keraton Surakarta harus berlandaskan paugeran, garis keturunan, tradisi adat, legitimasi spiritual, dan hukum yang berlaku. Menurutnya, prinsip tersebut telah ditegaskan melalui Sabda Sri Susuhunan SISKS Pakoe Boewono XIII Nomor 001 Tahun 2025.
“Sabda tersebut menegaskan bahwa suksesi takhta Karaton merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip luhur kebudayaan Jawa yang diwariskan secara turun-temurun sejak masa Sri Susuhunan Pakoe Boewono II hingga Sri Susuhunan Pakoe Boewono XIII,” terangnya.
“Dalam tradisi Karaton Jawa, pewarisan takhta pada prinsipnya dilakukan berdasarkan garis keturunan raja yang sah, penunjukan Putra Mahkota oleh raja yang berkuasa, kesiapan spiritual dan moral calon penerus, serta penghormatan terhadap paugeran yang telah menjadi landasan keberlangsungan institusi Karaton selama berabad-abad,” lanjutnya.
Sementara itu, Gusti Moeng menegaskan pihak LDA bersama Tedjowulan telah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk pelaksanaan kirab. Ia memastikan sejumlah pusaka dari Sasana Pustaka akan kembali dikeluarkan dan diarak dalam prosesi tersebut.
“Kami dari keraton dengan saya sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat, dengan Panembahan sudah siap melaksanakan,” ujarnya.
“Pusaka kan keraton banyak dan pusaka yang akan kami kirab itu kan sudah empat kali ikut juga, untuk melengkapi yang dari Sasana Pustaka,” jelasnya.
Terkait kemungkinan penggabungan kirab dengan pihak lain, Gusti Moeng mengaku belum mengetahui secara rinci konsep yang akan dijalankan kubu berbeda. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kirab dari Sasana Putra disebut tidak akan mengeluarkan pusaka dari kamar pusaka utama.
“Saya enggak tahu, enggak begitu jelas. Hanya tadi pemahaman dari Pak Sekda dan yang ikut seperti Gusti Panembahan, menyampaikan kalau dia (Sasana Putra) akan melakukan kirab, tapi tidak mengeluarkan pusaka dari kamar pusaka,” ungkapnya.
Ia juga belum mengetahui waktu pelaksanaan kirab dari pihak lain. Namun, kirab yang diselenggarakan LDA dipastikan tetap dimulai pukul 12.00 WIB seperti tradisi yang selama ini dijalankan.
“Saya enggak tahu kalau dia mengadakan kirab itu akan jam berapa,” imbuhnya. (Ayu Sastro)